Sri Mulyani Optimis Omnibus Law akan Bantu Perbaiki Ekonomi RI

0
31
Omnibus Law
RUU Omnibus Law Bantu Tingkatkan Ekonomi RI 2021

keliling-dunia.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini bahwa ekonomi Indonesia di tahun depan akan lebih baik. Omnibus Law Cipta Kerja merupakan salah satu pendongkrak perbaikan ekonomi RI. Sri Mulyani mengatakan bahwa iklim investasi Indonesia akan dibuat senyaman mungkin untuk menarik para investor agar pemulihan ekonomi lebih cepat.

 “Maka itu, kami siapkan Omnibus Law Cipta Kerja supaya investor bisa lebih percaya diri,” ujar Sri Mulyani dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (18/9).

Postur sementara RAPBN tahun 2021 menargetkan ekonomi RI tumbuh 5%, sementara Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh5,3%. Diketahui pandemi Covid-19 mengguncang perkenomian berbagai negara termasuk Indonesia. Kini Indonesia telah berada pada masa resesi ekonomi, namun Menteri Keuangan Sri Mulyani optimis bahwa tahun depan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membaik.

Omnibus law Cipta Kerja diharapkan dapat membantu dunia usaha di tengah masa sulit Pandemi Covid-19. Adapun pemulihan ekonomi Indonesia akan sangat bergantung pada penanganan Covid-19. Semakin pertambahan kasus di Indonesia dapat ditahan, makin cepat pula perekonomian akan membaik.

Meski begitu, Sri Mulyani mengaku bahwa penanganan Covid-19 di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Apalagi, Indonesia merupakan negara besar dengan banyak pulau. Maka dari itu untuk mencapai hasil yang baik maka perlu banyak koordinasi antara kepala daerah. Meski begitu, Sri Mulyani akan terus meminimalkan dampak virus Corona terhadap pertumbuhan ekonomi. Baik dari sisi permintaan maupun suplai. Maka dari itu, dukungan fiskal akan terus ditekankan pada tahun depan. 

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah terus berjalan meski menuai kontra dari banyak pihak. Rancangan aturan tersebut telah mencapai 90% dan memasuki tahap finalisasi. Pemerintah juga akan melakukan sinkronisasi berbagai pasal.

Salah satu protes datang dari LBH Jakarta yang nikai metode omnibus law sebenarnya  tak dikenal dalam UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah direvisi menjadi UU 15/2019. Selain itu, omnibus law telah dianggap sebagai cara yang tidak demokratis dan despotis di pelbagai belahan dunia. 

Selain itu LBH juga menilai RUU Omnibus Law mengandung ilusi pemangkasan aturan atau deregulasi. Hal ini lantaran beleid ini justru akan menciptakan 493 Peraturan Pemerintah, 19 Peraturan Presiden, dan 4 Peraturan Daerah baru agar bisa diimplementasikan. Investor asing yang diharapkan bisa terbantu dengan deregulasi, menurut LBH Jakarta, justru akan semakin tersesat dengan banyaknya aturan pelaksana baru tersebut. Belum lagi ditambah dengan aturan pelaksana lain yang masih berlaku sebelum RUU Cipta Kerja hadir.  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here